Sidoarjosatu.com – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama Pimpinan Daerah Kabupaten Sidoarjo sepakat akan memprioritaskan penurunan angka kemiskinan dibawah 1 persen. Program penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu point’ penting dalam pengesahan Raperda Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045.
Pengesahan tersebut ditandangani langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman dan Wakil Ketua, Emir Firdaus, bersama Plt Bupati Sidoarjo, Subandi,
Juru bicara Pansus XXII, Achmad Muzayyin mengatakan Raperda RPJPD ini merupakan hasil dari pembahasan mendalam dan pertimbangan yang matang dari seluruh anggota Pansus. Salah satu poin penting dalam Raperda RPJPD ini adalah target penurunan angka kemiskinan di Sidoarjo.
“Pansus XXII menetapkan target ambisius untuk mencapai angka kemiskinan di bawah angka 1 persen pada 2045,” jelas Achmad Muzayyin saat penyampaian laporan Pansus XXII yang membahas tentang Raperda RPJPD Tahun 2025 – 2045, Rabu, (3/7/2024).
Diketahui, berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2023, angka kemiskinan di Sidoarjo mengalami penurunan yakni mencapai 5,9 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,16 persen.
Sementara di Jatim sendiri, angka kemiskinan Kabupaten Sidoarjo berada di urutan ke 33 dari 38 kabupaten/kota. Artinya, angka kemiskinan di Sidoarjo terbilang rendah.
Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bangun Winarso mengungkapkan sangat rasional jika pemerintah menargetkan angka kemiskinan di bawah 1 persen dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Penurunan itu tidak terlepas dari kolaborasi antar stake holder dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Sidoarjo.
” ya memang rasional kalau di tahun 2045 Angka kemiskinan di bawah 1% itu sangat rasional. Sebab, setiap tahun hampir ada penurunan. Dan itu terbukti di tahun 2023,” tegas Bangun Winarso.
Menurutnya, ada beberapa parameter yang menjadi acuan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Sidoarjo. Pertama, menjaga pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik per Mei 2024, Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,16 persen di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi tersebut, menempati peringkat kedua tertinggi di tingkat provinsi Jawa Timur setelah Kota Batu sebesar 6,19 persen.
Baca juga : Angka Kemiskinan Sidoarjo Tahun 2023 Turun 6,54 Ribu Jiwa
Sedangkan pada ring 1, Sidoarjo menempati posisi pertama tertinggi dibandingkan Surabaya, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. Trend positif pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 48,61 persen. Selain itu, sektor perdagangan dan transportasi juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Aktivitas ekonomi sudah mulai stabil sejak tahun 2022 lalu, ditambah dengan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masif terhadap pembangunan jalan yang turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di tahun 2023.
“Daya beli masyarakat di Sidoarjo ini masih terbilang bagus ya, kemudian juga dituliskan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sidoarjo terutama ditingkat kabupaten itu paling tinggi Se-Jawa Timur,” terang Legislator asal Partai Amanat Nasional tersebut.
Parameter kedua yakni menjaga stabilitas harga. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan masyarakat harus stabil. Misal seperti bahan pokok makanan yakni minyak goreng, beras, gula, daging, hingga telur.
“Jadi kalau barang-barangnya tidak terpenuhi di daerah dan terpaksa mengambil barang dari luar daerah, maka cost nya juga akan tinggi. Jadi menjaga inflasi di Sidoarjo agar tidak lebih tinggi dan harga nya pun terjangkau di masyarakat,” tambahnya.
Disamping itu, Pemerintah Daerah juga diharuskan melakukan update data warga miskin mulai dari tingkatan RT/RW hingga kelurahan. Menurutnya, tingkat kevalidan data angka kemiskinan di Sidoarjo semakin memudahkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial.
“Jadi sekarang tidak bisa sedikit-sedikit merasa miskin. Pemerintah harus melakukan update data, sehingga tepat sasaran. Apalagi sekarang dari aspek kesehatan sudah menerapkan system’ Universal Health Coverage (UHC) pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jadi, tidak ada alasan lagi masyarakat miskin tidak bisa berobat karena tidak punya uang. Dan kita sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp.80 miliar untuk kesehatan masyarakat Sidoarjo,” tegasnya.
Begitu pun dengan aspek pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu parameter penurunan angka kemiskinan. Pberdayaan itu bisa berupa oelatihan-pelatihan atau bantuan permodalan bagi pelaku usaha UMKM.
“Nah inilah upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengentas kemiskinan dalam jangka kedepan. Jadi, tidak terus menerus dipelihara kemiskinannya. Bagaimana menuju penurunan angka menjadi 1 persen itu langkah-langkahnya,” ujarnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga diminta tetap menjaga stabilitas lapangan pekerjaan di Sidoarjo. Terlebih investasi di Sidoarjo terbilang tinggi. “Jangan sampai Sidoarjo yang investasinya tinggi tapi hanya padat modal, tidak padat karya. Jadi kalau hanya dijalankan dengan mesin semuanya ya rugi. Pertumbuhan ekonomi tinggi, investasi tinggi, tapi harus dibarengi dengan padat karya,” tegasnya.
RPJPD tahun 2025-2045 yang sudah disetujui bersama eksekutif beberapa waktu lalu, saat ini masih dilakukan evaluasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Harapannya, dengan adanya program yang sudah dicanangkan dapat direalisasi ke depannya.
“Jadi, untuk calon kepala daerah yang jadi nantinya harus selaras dengan RPJPD yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jangan sampai ketika nanti jadi, tidak sesuai dengan visi-misinya atau tidak sesuai dengan janji-janjinya saat kampanye. Sehingga kedepan upaya untuk mengentas kemiskinan dapat terealisasi dengan baik,” tandasnya. (ADV/Had).
