SIDOARJOSATU.COM – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mengoptimalkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang tersedia di seluruh Puskesmas se-Kabupaten Sidoarjo. Hingga Juni 2025, tercatat sebanyak 148.508 warga telah memanfaatkan layanan tersebut. Jumlah itu baru mencapai 8,05 persen dari target cakupan 36 persen penduduk pada tahun ini.
Guna mempercepat pencapaian target, Bupati Sidoarjo H. Subandi pada 12 Juni 2025 menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/6374/438.5.2/2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Dalam surat tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan institusi terkait diminta turut mendukung pelaksanaan PKG secara maksimal.
“Kami ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat Sidoarjo bisa mengakses layanan kesehatan dasar secara merata dan berkualitas,” ujar Bupati Subandi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).
PKG meliputi pemeriksaan tekanan darah, antropometri, gula darah, risiko jantung, fungsi ginjal, kanker serviks, tuberkulosis (Tb), hingga kesehatan jiwa. Program ini terbuka bagi seluruh warga, tanpa terkecuali.
Jenis pelaksanaan PKG disesuaikan dengan kelompok usia dan siklus hidup masyarakat, antara lain PKG ulang tahun untuk balita hingga lansia, PKG sekolah untuk siswa usia 7–17 tahun, serta PKG khusus bagi ibu hamil dan anak usia dini.
“Masyarakat yang sedang atau belum berulang tahun pun tetap dapat mengikuti PKG. Kami tidak membatasi, karena yang terpenting adalah pemeriksaan kesehatan rutin,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr. Luluk Ariani.
Melalui surat edaran itu, Bupati Subandi menugaskan Dinas Kesehatan untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di seluruh fasilitas layanan. Selain itu, organisasi profesi kesehatan juga diminta aktif mendukung dan menyosialisasikan PKG.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) diminta menetapkan sasaran penerima PKG berdasarkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta melakukan verifikasi dan validasi data bersama Dinas Kesehatan.
Di sektor pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo mendapat mandat menyosialisasikan PKG di semua satuan pendidikan. Pelaksanaan PKG direncanakan berlangsung bersamaan dengan tahun ajaran baru, mencakup jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diminta melibatkan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan untuk mendorong partisipasi masyarakat.
Instruksi juga ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar menginformasikan PKG saat pelayanan perizinan usaha. Dinas Tenaga Kerja diharapkan mengimbau perusahaan agar memfasilitasi karyawan melakukan PKG di Puskesmas.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo tak luput dari perhatian. Mereka diminta berkoordinasi dalam pelaksanaan PKG di madrasah, pondok pesantren, serta menyosialisasikan program ini kepada calon pengantin.
“Kami juga melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Para camat diminta aktif menggandeng lurah dan kepala desa untuk menggerakkan warga,” tambah Bupati Subandi.
Dengan pendekatan lintas sektor ini, Pemkab Sidoarjo menargetkan peningkatan signifikan dalam pelaksanaan PKG hingga akhir 2025. Pemerintah berharap program ini mampu membangun kesadaran hidup sehat dan deteksi dini penyakit di kalangan masyarakat. (Had).
