SIDOARJOSATU.COM – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (10/6/2025) lalu. Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB menyoroti berbagai isu mulai dari realisasi anggaran, hingga permasalahan hukum di desa.
Juru bicara Fraksi PKB, M. Rojik menegaskan pentingnya sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang masih belum maksimal. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp5,33 triliun. Namun, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) mencapai Rp642 miliar, naik signifikan dari Silpa 2023 sebesar Rp511 miliar.
“Silpa sebesar itu mencerminkan belum sinkronnya antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah,” ujar M. Rojik.
Fraksi PKB juga menyoroti maraknya dugaan pungutan liar (pungli) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di sejumlah desa seperti Trosobo, Banjar Kemantren, dan Sidokepung. Mereka mendesak Bupati Sidoarjo mengambil sikap tegas dan membuktikan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih.
“Kami mencium adanya dugaan intervensi dalam proses hukum yang sedang berjalan. Jika Sidoarjo ingin bebas dari KKN, pemerintah harus berani bersikap,” tegasnya.
Selain itu, PKB juga meminta agar Pemkab segera melakukan pembinaan terhadap aparatur desa serta mempercepat pengisian jabatan kosong agar pelayanan publik tetap optimal.
Desak Penuntasan Masalah Lahan, Aset, dan Pendidikan
Dalam rekomendasinya, Fraksi PKB meminta penyelesaian pembebasan lahan terdampak proyek frontage agar disertai target dan progres yang terukur. Mereka juga menyoroti banyaknya aset Pemkab yang belum diverifikasi maupun dimanfaatkan secara optimal.
Fraksi PKB juga mendorong percepatan pembangunan depo arsip dan penambahan tenaga kearsipan, serta menuntut perhatian terhadap sarana dan prasarana pendidikan, khususnya untuk ruang kelas SD dan SMP yang rusak berat, termasuk peningkatan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
Fraksi PKB menganggap kebijakan sewa lahan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha terlalu membebani, hal itu dikarenakan setoran lebih besar dari pendapatan. Mereka juga mendesak adanya pimpinan definitif dari kalangan profesional di perusahaan daerah tersebut dan mendorong diversifikasi ke sektor agrobisnis.
Sementara itu, untuk Perusahaan Daerah Delta Tirta, Fraksi PKB meminta peningkatan layanan dan penyusunan kebijakan diskon sambungan baru. Mereka juga mendesak eksekusi lahan parkir yang masih dikuasai PT ISS dan perumusan konsep pengelolaan sampah agar dilakukan secara transparan.
“Fraksi PKB berharap agar masukan dan kritik yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” tandasnya. (Had).
