SIDOARJOSATU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mulai melakukan normalisasi saluran Afvoer Bono di Desa Pepelegi pada Senin (14/4/2025). Alat berat didatangkan untuk memperlancar proses pengerukan, namun upaya ini sempat terkendala oleh keberadaan bangunan liar (Bangli) milik para pedagang kaki lima (PKL) di sempadan sungai tersebut.
Penolakan dari para PKL sempat memanas. Mereka membentangkan spanduk penolakan dan bahkan melakukan aksi bakar ban di tengah jalan sebagai bentuk protes terhadap penertiban.
Baca juga : Tolak Penertiban Pasar Larangan, Pedagang dan Petugas Adu Bentrok
Situasi yang memanas akhirnya mereda setelah dilakukan dialog antara perwakilan PKL dan jajaran pemerintah daerah. Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, turun langsung ke lokasi untuk berbicara dengan para pedagang.
“Saya mohon diberi kesempatan untuk menata Sidoarjo ini lebih baik. Ayo bersama-sama kita tata. Kalau panjenengan ingin berdialog, monggo, kita akan fasilitasi, cari jalan, cari solusinya,” ujar Mimik di hadapan para PKL.
Sebagai solusi, Pemkab Sidoarjo menawarkan relokasi kepada para PKL ke halaman pusat perbelanjaan yang terletak di sebelah utara Afvoer Bono. Hj. Mimik Idayana menyatakan akan segera melakukan pembicaraan dengan manajemen pusat perbelanjaan tersebut, yang disebut-sebut adalah Lotte Mart, untuk menyediakan lahan khusus bagi UMKM.
Tak hanya itu, Pemkab juga menawarkan program bedah warung, yang menjadi salah satu program prioritas dari visi dan misi bupati serta wakil bupati Sidoarjo. Program ini ditujukan agar pelaku UMKM di Sidoarjo bisa memiliki tempat usaha yang lebih layak.
“Saya akan membantu memfasilitasi UMKM dengan program bedah warung. Tapi mohon maaf untuk para PKL di sini yang sudah menempati selama 30 tahun, beri kami kesempatan untuk merelokasi. Warung di sini apik nopo mboten?” ucapnya dengan nada memohon.
Penertiban bangunan liar di sempadan Afvoer Bono merupakan langkah strategis Pemkab Sidoarjo dalam upaya penanganan banjir yang kerap terjadi di Desa Pepelegi. Lapak-lapak yang berdiri di sempadan sungai selama ini dinilai menghambat jalannya alat berat dalam proses normalisasi.
Pemberitahuan penertiban telah dilayangkan tiga kali kepada para PKL. Usai perundingan, sebagian pedagang akhirnya bersedia membongkar sendiri warung mereka demi memberi akses kepada alat berat untuk bekerja.
Dengan pendekatan dialogis dan komitmen memberikan solusi bagi para PKL, Pemkab Sidoarjo berharap proses normalisasi Afvoer Bono berjalan lancar tanpa gesekan di lapangan. (Had)
