SIDOARJOSATU.COM – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan pentingnya penyelarasan visi pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bappeda Sidoarjo, Heri Soesanto, dalam forum konsultasi publik rancangan akhir RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 di Kantor Bappeda Sidoarjo, Sabtu (5/7/2025).
Forum yang berlangsung hangat itu dihadiri oleh sejumlah pejabat, di antaranya Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Suyarno, Ketua Pansus I RPJMD, Tarkit Erdianto, Wakil Ketua Pansus I, Moch. Dhamroni Chudlori, Kepala Bappeda Sidoarjo’, Heri Soesanto dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan media massa.
Menurut Heri, visi pembangunan Sidoarjo ke depan akan diarahkan untuk menjadi kabupaten metropolitan inklusif, berbudaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi nasional dan provinsi.
“Visi ini merupakan bagian dari kesinambungan dan keselarasan antara RPJMN 2025–2029 yang mengusung tema ‘Indonesia Maju Menuju 2045’ dengan delapan visi besar Presiden, serta RPJMD Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur Khofifah,”ujar Heri.
Ia menjelaskan bahwa visi nasional yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menekankan pada negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di tingkat provinsi, Jawa Timur mengusung semangat “Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan.”
“Sementara di Sidoarjo, pasangan Bupati terpilih, Pak Subandi dan Bu Mimik, telah menetapkan visi pembangunan daerah yang dituangkan dalam lima misi utama, yang disebut ‘Panca Karya Delta’. Ini akan menjadi fondasi utama arah kebijakan daerah,” jelas Heri.
Lima misi Panca Karya Delta tersebut akan disinergikan dengan 11 misi Nawabhakti Satya milik Pemprov Jatim dan delapan Astacita Presiden. Penyesuaian telah dilakukan dengan dukungan akademisi serta representasi masyarakat seperti gapoktan, forum komunikasi kepala desa, dan perangkat desa lainnya.
Heri juga menegaskan bahwa Bappeda Sidoarjo telah melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PPN/Bappenas guna memastikan dokumen perencanaan yang dihasilkan memenuhi prinsip komplementaritas antar tingkat pemerintahan.
“Kami sudah dipanggil untuk memastikan keselarasan dokumen ini. Kami ingin RPJMD yang disusun tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi betul-betul menyentuh kebutuhan riil masyarakat Sidoarjo,” tegas Heri.
Ia juga membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam proses penyusunan Perda RPJMD yang masih dalam tahap perancangan.
“Kami harap ada kontribusi pemikiran konstruktif dari masyarakat. Karena tujuan akhir dari dokumen ini adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo secara menyeluruh,” pungkas Heri.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Suyarno, menekankan pentingnya peran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai roh utama pembangunan Kabupaten Sidoarjo untuk lima tahun ke depan. Dalam forum pembahasan rencana akhir RPJMD 2025–2029, Suyarno mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan substansial demi keberhasilan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tapi roh pemerintahan daerah dalam menjalankan kewajibannya. Sejauh mana dokumen ini mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, itulah ukuran keberhasilan kita,” ujar Suyarno.
Suyarno menjelaskan bahwa arah RPJMD telah digodok sedemikian rupa, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui tiga sasaran utama: pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, serta layanan publik.
“Pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditawar. Itu jadi prioritas dalam RPJMD kita,” tegas Suyarno.
Ia mencontohkan, pembangunan infrastruktur yang baik terbukti membawa dampak nyata, bahkan pada sektor ekonomi masyarakat.
“Dulu Kebonjeruk sering banjir. Tapi setelah infrastrukturnya diperbaiki, bukan cuma banjir hilang, harga tanah juga naik. Itu bukti langsung manfaatnya,” tambahnya.
Dalam bidang pelayanan publik, digitalisasi administrasi juga menjadi perhatian. Menurut Suyarno, sistem yang transparan dan efisien akan mempermudah akses warga terhadap berbagai layanan dasar.
“Di era digital ini, administrasi harus jadi jembatan, bukan penghalang. Semua kebijakan harus mengarah pada kesejahteraan, keadilan, dan kemudahan bagi rakyat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi manifestasi visi dan misi kepala daerah yang terpilih, dan tidak boleh menyimpang dari amanat masyarakat.
Suyarno berharap forum yang digelar tidak hanya menjadi ajang seremonial, melainkan wadah aspiratif yang memberi ruang bagi seluruh elemen untuk menyampaikan pandangan.
“RPJMD ini harus tumbuh dari masukan semua pihak. Bukan milik segelintir orang, tapi milik seluruh warga Kabupaten Sidoarjo,” tuturnya.
Forum dilanjutkan dengan diskusi terbuka dan sesi pemaparan teknis oleh tim penyusun serta Ketua Panitia Khusus RPJMD DPRD Sidoarjo. (Had).
