SIDOARJOSATU.COM – Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo yang berlangsung pada Kamis (3/7/2025), Bupati Sidoarjo, H. Subandi melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029. Penyampaian ini menjadi bagian penting dalam proses legislasi yang akan menentukan arah pembangunan Sidoarjo selama lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Sekda Fenny Apridawati menyatakan bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis yang disusun berdasarkan visi-misi jangka panjang daerah, dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
“RPJMD ini merupakan panduan arah pembangunan Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Disusun dengan memperhatikan visi misi nasional ‘Bersama Indonesia Maju’ dan visi misi Jawa Timur ‘Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan’,’’ tegas Fenny.
Lebih lanjut, Fenny menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD ini berlandaskan pada sejumlah regulasi utama, di antaranya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Bupati Sidoarjo, H. Subandi menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan DPRD Sidoarjo dalam menyusun kebijakan yang efektif dan inklusif.
“Tidak ada keberhasilan pembangunan tanpa sinergi lintas sektor dan keterbukaan antar elemen pemerintahan maupun masyarakat,” ujarnya.
RPJMD, lanjutnya juga dirancang untuk responsif terhadap isu-isu global dan lokal, seperti perubahan iklim, digitalisasi, serta tantangan sosial-ekonomi. Empat belas program unggulan kepala daerah disebut telah menjadi kerangka dasar perumusan visi dan misi pembangunan lima tahunan tersebut.
Program Prioritas dan Beasiswa Pendidikan
Menanggapi pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, pemerintah daerah Sidoarjo menegaskan bahwa RPJMD telah mengakomodasi berbagai sumber rencana seperti RPJPD Jawa Timur 2025–2045 dan RPJMN. Salah satu sorotan adalah soal beasiswa pendidikan, yang diatur dalam Perbup Nomor 10 Tahun 2024. Beasiswa ini mencakup berbagai kategori, seperti prestasi akademik dan non-akademik, serta bantuan pendidikan untuk mahasiswa kurang mampu dan bidang keagamaan.
Pemerintah juga tengah menyusun roadmap pelaksanaan 14 program unggulan yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Adapun Empat belas program unggulan kepala daerah yang menjadi kerangka strategis RPJMD 2025–2029. Di antaranya:
• Subsidi bunga modal usaha bagi UMKM senilai Rp50 juta per pelaku usaha
• Program 20.000 UMKM naik kelas melalui pelatihan dan pendampingan.
Beasiswa pendidikan tinggi, baik akademik maupun non-akademik, termasuk luar negeri.
• Pembangunan infrastruktur strategis, seperti frontage road Waru-Buduran yang ditargetkan rampung tahun ini.
• Perluasan ruang terbuka hijau (RTH) dengan pendekatan inklusif, khususnya di wilayah barat Sidoarjo.
• Peningkatan akses air bersih dan layanan PDAM, termasuk efisiensi distribusi dan pengembangan sumber air baru.
Lebih lanjut, Fenny menjelaskan bahwa Peningkatan target pendapatan BUMD, validasi data pajak, dan ekstensifikasi pajak menjadi fokus utama dalam aspek fiskal. Untuk infrastruktur, pemerintah sedang menyusun kajian pembangunan jalan baru serta menuntaskan pembangunan frontage road Waru-Buduran yang saat ini masih terkendala pengadaan lahan pengganti dua makam.
Fraksi-fraksi lainnya juga memberikan sorotan penting, termasuk Fraksi Gerindra yang menyoroti isu-isu strategis pembangunan dan perlunya memperhatikan capaian lima tahun terakhir dalam menyusun RPJMD.
Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Fraksi PDI Perjuangan menggarisbawahi pentingnya indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pemerintah menjelaskan bahwa HLS dihitung untuk usia 7 tahun ke atas, sedangkan RLS dihitung dari usia 25 tahun ke atas sebagai indikator partisipasi pendidikan formal. Pemerintah telah menyusun proyeksi anggaran program unggulan dengan pendekatan fiskal yang realistis.
Sorotan pada layanan dasar juga datang dari Fraksi PKS dan PPP, terutama terkait dengan target pembangunan air bersih, pengentasan stunting, dan peningkatan akses layanan kesehatan. Pemerintah berencana menambah jumlah puskesmas serta mengembangkan sistem pelayanan air minum melalui PDAM Delta Tirta.
Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Desa
Soal bantuan keuangan khusus ke desa sebesar Rp500 juta yang ditanyakan oleh berbagai fraksi, pemerintah menjelaskan bahwa alokasi tersebut akan dilakukan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Dana ini dirancang untuk mendukung arah pembangunan desa yang sejalan dengan RPJMDes dan kebutuhan lokal.
“Penggunaan dana desa akan mengikuti arah kebijakan pembangunan daerah dan memperhatikan regulasi yang berlaku, tanpa membebani proses pengelolaan keuangan desa,” ujar Fenny.
Sektor Ekonomi, UMKM, dan Pariwisata
Program 20 ribu UMKM naik kelas dan pemberian subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro menjadi bagian dari upaya mendorong daya saing daerah. Selain itu, pengembangan pariwisata daerah yang masuk dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Riparda) juga disiapkan untuk mendorong sektor ekonomi kreatif dan destinasi lokal.
Dalam menjawab Fraksi Golkar, pemerintah menyoroti keberhasilan menurunkan prevalensi stunting dari 16,1% pada 2022 menjadi 8,4% pada 2023. Selain itu, promosi investasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh juga menjadi prioritas melalui pendekatan monitoring dan sanksi berbasis regulasi BKPM.
Komitmen Inklusivitas dan Partisipasi Masyarakat
Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif serta peran aktif masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Fenny menyampaikan bahwa semua saran, aspirasi, dan kritik dari DPRD telah menjadi acuan dalam merumuskan RPJMD ini.
“RPJMD 2025-2029 disusun untuk menjadi dokumen pembangunan yang inklusif, berorientasi pelayanan publik, peningkatan daya saing daerah, dan pemerataan pembangunan berkeadilan,” tambah Fenny.
Program penguatan kapasitas aparatur desa, rehabilitasi gedung sekolah, pendataan guru ngaji, hingga pembangunan RTH (ruang terbuka hijau) menjadi bukti bahwa pemerintah ingin menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Mengakhiri penyampaian jawaban, pemerintah daerah menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan selama penyusunan RPJMD, dan terbuka untuk penyempurnaan lebih lanjut dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) dan panitia khusus (Pansus) DPRD.
“Kami yakin, dengan semangat sinergi dan kolaborasi, Sidoarjo bisa menjadi metropolitan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” harap Fenny Apridawati.
“Tidak ada keberhasilan pembangunan tanpa kolaborasi dan keterbukaan antar elemen pemerintah maupun dengan masyarakat.” tandasnya.
Rapat paripurna ini menjadi tonggak penting yang menegaskan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam membawa Sidoarjo ke arah pembangunan yang lebih partisipatif, adil, dan berkelanjutan. (Adv/Had).
