SIDOARJOSATU.COM – Bupati Sidoarjo Subandi menyoroti banyaknya fasilitas pasar tradisional yang rusak saat menggelar audiensi, pada Selasa (7/5) dengan koordinator dan pengelola pasar di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa.
Dalam audiensi tersebut, para pengelola pasar menyampaikan berbagai kerusakan sarana dan prasarana yang dinilai mengganggu aktivitas pedagang maupun pembeli.
Ikut hadir dalam audiensi tersebut yakni, Bupati Sidoarjo, Subandi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bahrul Amig, serta Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Happy Setyaningtyas Astrawati
Keluhan meliputi kios kosong yang rusak, paving pasar yang ambles, pagar pasar rusak, hingga saluran air yang tersumbat.
Baca juga: Pemkab Sidoarjo Bebaskan Denda Pajak Daerah hingga Oktober 2026
Untuk penanganan kerusakan tersebut, Pemkab Sidoarjo mengalokasikan anggaran Rp 2,3 miliar bagi Pasar Taman, Sukodono, dan Wonoayu.
Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan paving, los basah, serta perbaikan pagar pasar. Khusus di Pasar Sukodono, paving area depan pasar juga akan ditinggikan guna mengurangi banjir saat musim hujan.
Sementara itu, Pasar Krian masih menghadapi persoalan tempat penampungan pasca kebakaran serta saluran air yang tidak mampu menampung debit air hujan karena sering tersumbat.
Di Pasar Porong, meski sudah dilengkapi kanopi untuk melindungi pedagang dari hujan, pengelola masih mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan saluran drainase yang tersumbat.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Subandi menegaskan akan segera melakukan pemetaan dan kajian terkait perbaikan fasilitas pasar yang dinilai sudah tidak memadai.
“Kami akan turun langsung melihat kondisi pasar tradisional agar perbaikan sarana dan prasarana bisa segera dilakukan,” ujar Bupati Subandi.
Selain itu, Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi melakukan revitalisasi pasar tradisional agar mampu bersaing di tengah maraknya pasar modern.
“Pemkab juga akan menyiapkan dashboard pendataan pasar tradisional dan jumlah kios
atau lapak pedagang yang dapat diakses seluruh organisasi perangkat daerah (OPD),” pungkasnya. (zal)
