Sidoarjosatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo meminta data cakupan kepesertaan BPJS kesehatan untuk Universal Health Coverage (UHC) yang kembali dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo awal 2024 harus lebih memperhatikan warga Sidoarjo miskin dan para penderita penyakit kronis.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso, daftar cakupan kepesertaan UHC tidak hanya menyasar warga yang tidak mampu saja namun juga bagi disabilitas, pekerja rentan, ODHA dan pemohon JKMM.
“Data dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk cakupan kepesertaan UHC harus mencakup kriteria-kriteria tersebut karena layanan Kesehatan gratis ini pada prinsipnya harus bisa dinikmati oleh semua warga Sidoarjo, “ucapnya.
Dirinya menyebut, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2024 sudah disiapkan sekitar Rp 80 Miliar untuk program UHC tersebut, besar anggaran tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahuan 2021 lalu, yakni Rp 130 Miliar.
“Kalau yang sekarang (2024) itu rata-rata setiap bulan Rp 6,7 miliar,” tambah Bangun yang juga anggota badan Anggaran tersebut.
Untuk itu dirinya meminta program Universal Health Coverage (UHC) harus benar-benar dilaksanakan dan didukung data kepesertaan yang valid. Jangan sampai data cakupan UHC tidak valid misal alamat penerima manfaat yang tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ada juga faskes terlalu jauh dan sebagainya, seperti kejadian sebelumnya.
“Kami minta data yang masuk fasilitas Kesehatan (faskes) pertama diutamakan di Puskesmas terdekat. Agar memudahkan memberikan layanan kesehatan masyarakat,” ucapnya.
Dalam penyajian data, lanjut Bangun berasal dari rekomendasi Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo yang kemudian dilanjutkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Baru setelah dari Dinkes itu data dimasukkan ke BPJS Kesehatan,” ungkap legislator dari Partai Amanat Nasional tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo H Abdillah Nasik menyampaikan, program UHC yang kembali dijalankan harus diikuti dengan peningkatan fasilitas Kesehatan baik Puskesmas, rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tempat warga berobat.
”Pemberian layanan kesehatan yang lengkap dan gratis untuk masyarakat Sidoarjo harus terpenuhi,dan warga miskin harus menjadi prioritas,”ucap Nasik.
Dirinya mengatakan, berbagai fasilitas Kesehatan di kabupaten Sidoarjo saat ini tengah dilakukan perbaikan infrastruktur mulai Puskesmas hingga RSUD. Ditambah lagi tenaga medis dari jalur PPPK telah masuk, tentu peningkatan layanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik.
“Kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama,”tandasnya.
Sementara itu Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyampaikan, salah satu program prioritas yang sudah terwujud ialah Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage). Semua warga Sidoarjo akan terjangkau jaminan layanan kesehatan gratis. Warga Sidoarjo bisa berobat gratis di fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
”UHC telah kita bayarkan pada Desember (2023) dan pada Januari 2024 sudah on semua ,” ungkap Bupati Muhdlor usai menghadiri sidang paripurna pengesahan RAPBD 2024 menjadi APBD 2024 di Gedung DPRD Sidoarjo pada Kamis (26/10) lalu.
Bupati Muhdlor menyampaikan layanan kesehatan gratis merupakan prioritas penggunaan APBD 2024 sesuai dengan RPJMD Perintah 2021-2026 dan masuk dalam 17 program prioritas Bupati dan Wakil bupati.
“Ini adalah upaya pemerintah dalam memenuhi janji yang ada dalam 17 program prioritas kami,”tegas Bupati.
Diaktifkannya Kembali program UHC awal 2024 menjadi bukti komitmen Pemerintah kabupaten Sidoarjo terhadap perlindungan Kesehatan Masyarakat Sidoarjo. Dan kebijakan tersebut menjadi salah satu dari 17 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.
“Program UHC ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk kebijakan untuk melindungi kesehatan seluruh warga Sidoarjo,”ucap Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo M Ainur Rahman yang mewakili Bupati Sidoarjo saat launching Program UHC di Pendopo Sidoarjo.
Dikatakan Ainur, dengan dilaunchingnya kembali UHC,diharapkan akan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan memberikan layanan Kesehatan yang lebih baik kepada warga Sidoarjo.
Ditambahkannya, Kesehatan menjadi urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu kesehatan juga menjadi tolak ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebuah wilayah, oleh karenanya peningkatan kesehatan kepada masyarakat harus terus dijaga.
Pada kesempatan itu Kepala BPJS Kesehatan cabang Sidoarjo Yessy Novita mengungkapkan sebanyak 153.229 ribu jiwa warga Sidoarjo telah masuk dalam segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja pemerintah daerah yang tercover BPJS Kesehatan gratis. Berdasarkan publikasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Terdapat 75,69 persen peserta atau 1.500.935 jiwa yang aktif dalam program tersebut. Mereka mendapatkan hak rawat kelas tiga di rumah sakit yang menerima pasien BPJS Kesehatan. Saat ini terdapat 25 rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
“Jumlah penduduk Sidoarjo pada semester satu tahun 2023 sejumlah 1.982.938 jiwa dengan peserta aktif sebanyak 1.500.935 jiwa sehingga untuk jumlah prosentase peserta aktif saat ini sebanyak 75,69 persen,”ungkapnya.
Cakupan 75 persen tersebut kata Yessy telah menjadikan Kabupaten Sidoarjo berstatus Previlage non cut off yaitu Masyarakat yang memiliki KTP Sidoarjo dapat didaftarkan melalui mekanisme yang dilakukan Dinas Sosial.
“Kepesertaannya bisa langsung aktif tanpa harus melewati masa tunggu,”paparnya.
Untuk hal tersebut, dirinya mengapresiasi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, OPD, Camat dan Kepala Desa serta semua pihak yang telah berkomitmen bekerja keras sehingga Kabupaten Sidoarjo dapat kembali menjalankan UHC untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Sidoarjo secara gratis.
Sementara itu anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Zahlul Yussar mengapresiasi keberhasilan Pemerintah kabupaten Sidoarjo yang telah memenuhi dan berhasil menjalankan kembali program UHC bagi masyarakat Sidoarjo, dirinya meminta layanan kesehatan gratis yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Sidoarjo tetap memprioritaskan kepada warga kurang mampu.
“Cakupan data kepesertaan BPJS kesehatan gratis melalui program UHC harus benar-benar tepat sasaran dan memprioritaskan warga miskin serta warga yang berpenyakit kronis,”ujar Zahlul.
Menurutnya, masih banyak warga Sidoarjo yang kurang mampu dan belum menikmati layanan Kesehatan gratis, dan pemerintah wajib memfasilitasi.
“Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah,”ucapnya.
Ditambahkan anggota Komisi D, Hj Mimik Idayana, dalam menjalankan UHC yang menjadi bentuk komitmen pemerintah kabupaten sidoarjo dalam memberikan layanan Kesehatan gratis bagi warganya, fasilitas maupun tenaga medis di Fasilitas kesehatan (Faskes) harus terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan layanan Kesehatan yang memadai.
“Utamanya Puskesmas yang menjadi Faskes pertama, yang akan menjadi layanan awal Kesehatan bagi warga yang sakit, pelayanan, fasilitas maupun tenaga medisnya harus ditingkatkan, “tuturnya.
Dirinya meminta, dalam penyampaian data kepesertaan UHC, lebih mengutamakan warga yang kurang mampu, agar layanan kesehatan gratis ini berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sidoarjo.
“Layanan kesehatan gratis harus bisa dinikmati oleh warga Sidoarjo khususnya mereka yang kurang mampu,”pungkasnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman, semua pihak harus mendukung program UHC yang saat ini dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, agar layanan kesehatan gratis ini bisa benar-benar dinikmati dengan baik oleh warga Sidoarjo.
“Layanan Kesehatan gratis merupakan hak yang harus diterima oleh masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah,”ujar Aditya.
Menurutnya, layanan kesehatan gratis untuk masyarakat harus ditunjang dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan dan fasilitas yang memadai agar semua penyakit yang diderita bisa diobati.
“Masyarakat harus diberikan layanan kesehatan yang terbaik,”ucapnya.(ADV/cles)
