SIDOARJOSATU.COM – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Pleno dan Konferensi Pers APBN KiTa Regional Jawa Timur hingga 31 Maret 2025, Selasa (30/4/2025), bertempat di Aula Majapahit, Gedung Keuangan Negara I, Surabaya. Acara ini juga diikuti secara daring oleh pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Jawa Timur melalui platform Microsoft Teams.
Konferensi pers dipimpin oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur. Ia didampingi oleh Plh. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, Agung Yulianto.
Dalam paparannya, Dudung menjelaskan bahwa hingga akhir Maret 2025, realisasi pendapatan negara di Jawa Timur mencapai Rp57,68 triliun atau 20,41 persen dari target tahunan sebesar Rp282,65 triliun.
“Penerimaan pajak mencapai Rp21,6 triliun, dengan kontribusi terbesar dari sektor industri pengolahan yang menyumbang Rp12,08 triliun,” jelas Dudung kepada awak media.
Dari sisi bea dan cukai, penerimaan hingga Maret 2025 tercatat sebesar Rp34,69 triliun, atau 23,31 persen dari target. Mayoritas bersumber dari cukai, khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT), yang mencapai Rp33,09 triliun.
“Jawa Timur memang merupakan sentra tanaman tembakau sekaligus industri hasil tembakau, sehingga mendominasi penerimaan cukai,” tambahnya.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah terealisasi sebesar Rp2,04 triliun atau 38,20 persen dari target, dengan kontribusi dari layanan pendidikan, kepelabuhanan, pertanahan, dan pelayanan rumah sakit.
Dalam hal belanja negara, total realisasi mencapai Rp27 triliun atau 21,51 persen dari pagu. Belanja Kementerian dan Lembaga terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp6,21 triliun, belanja barang Rp1,39 triliun, belanja modal Rp288,22 miliar, serta belanja bantuan sosial Rp54,66 miliar.
Dudung juga menyoroti dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) yang telah mencapai Rp19 triliun atau 22,82 persen dari target. Realisasi ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp9,39 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,95 triliun, Dana Desa Rp3,34 triliun, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp4,27 triliun.
“DAK Fisik belum terealisasi karena belum terpenuhinya syarat salur dari sejumlah pemerintah daerah, serta adanya efisiensi dari pagu awal,” jelasnya.
Di sisi lain, perkembangan ekonomi Jawa Timur turut dibahas, termasuk inflasi Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,77 persen (yoy), setelah deflasi dua bulan sebelumnya. Peningkatan konsumsi masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri disebut sebagai penyebab utama.
Nilai ekspor Jawa Timur tercatat sebesar US\$2,09 miliar, dengan 91,15 persen berasal dari sektor industri pengolahan. Sementara impor mencapai US\$2,32 miliar, mayoritas untuk bahan baku/penolong.
Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga menunjukkan peningkatan daya beli, masing-masing sebesar 111,61 dan 100,49.
Konferensi pers ditutup dengan ajakan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung APBN dengan memenuhi kewajiban perpajakan.
“Kami harap masyarakat terus mendukung penerimaan negara dengan membayar pajak, cukai, dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan,” pungkas Dudung. Ia juga mengingatkan bahwa pelaporan SPT Tahunan masih dapat dilakukan melalui *djponline.pajak.go.id* atau platform Coretax. (*)
