SIDOARJOSATU.COM – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Wonoayu dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Aula Kecamatan Wonoayu, Jumat (23/2/2026), kembali memperlihatkan potret klasik perencanaan pembangunan, banjir usulan, tapi anggaran terbatas.
Forum strategis tersebut dihadiri Sekcam Wonoayu Rizal Asnan, Kabid Bappeda Dian Fitriana, perwakilan OPD teknis seperti Dinas Perhubungan, Dinas P2CKTR, PU BMSDA, DLHK, serta dua narasumber dari Komisi B DPRD Sidoarjo, yakni Ir. Supriyono dan Atok Ashari.
Dalam sambutannya, Rizal Asnan menegaskan bahwa setiap OPD memiliki skala prioritas masing-masing. Ia mengingatkan pemerintah desa agar tidak kecewa jika usulan yang diajukan tidak seluruhnya disetujui.
Baca juga: DPRD Sidoarjo Desak Fakta, Bukan Asumsi Terkait Masalah Warga Sruni Gedangan dengan Pabrik Kaca
“Semua usulan akan dicatat, dipetakan, dan dirangking. Tapi harus dipahami, tidak semua bisa disetujui karena keterbatasan anggaran daerah. Hanya yang benar-benar prioritas yang akan lolos,” tegasnya.
Ia juga mendorong desa memanfaatkan momentum kehadiran anggota dewan dengan mengajukan pokok pikiran (Pokir) sebagai jalur alternatif penganggaran.
Nada kritis disampaikan Atok Ashari. Ia menilai Musrenbang dan RKPDes memang wajib, namun realitasnya, usulan desa masih didominasi pembangunan fisik dan infrastruktur.
“Kalau usulan prioritas desa tidak terakomodir Pemda, kami di dewan bisa bantu lewat Pokir. Tapi harus jelas mana yang benar-benar prioritas,” ujar Atok dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Sidoarjo.
Sementara itu, Ir. Supriyono menyoroti persoalan yang lebih mendasar bahwa terlalu banyak item usulan, minim pemilahan prioritas. Ia menegaskan bahwa situasi ini diperparah oleh kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Baca juga: Warga Sruni Sidoarjo Tolak Aktivitas Pabrik Kaca, Kami Bukan Minta Uang, Kami Minta Hidup Tenang
“Anggaran saat ini sedang dilakukan efisiensi oleh Presiden Prabowo Subianto, dan dampaknya berantai dari pusat, provinsi, daerah, hingga desa. Jadi jangan lagi bicara ‘kebutuhan desa’ semata, tapi fokus pada skala prioritas riil,” tegas Supriyono.
Menurut Supriyono dari fraksi Gerindra, mengungkapkan bahwa kepala desa dituntut memiliki “smart thinking”, tidak sekadar menampung semua aspirasi warga, tetapi mampu memilah kebutuhan pokok yang paling mendesak.
“Yang belum mendesak bisa dipending. Kita tidak tau apakah tahun depan anggaran bisa berubah lagi. Kalau semua dianggap penting, maka tak ada yang benar-benar prioritas,” tandasnya.
Musrenbang Wonoayu pun menjadi cermin keras realitas pembangunan, aspirasi masyarakat melimpah, tetapi fiskal daerah kian sempit.
Tanpa keberanian memilah dan menajamkan prioritas, Musrenbang berpotensi hanya menjadi rutinitas tahunan, ramai usulan, minim realisasi.(zal)
