SIDOARJOSATU.COM — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo menyoroti sejumlah isu strategis, program unggulan hingga akurasi pendanaan pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2025–2029.
Hal itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam sidang paripurna terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2025–2029.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Kusumo Adi Nugroho dalam penyampaiannya menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang tidak hanya berlandaskan pada visi dan misi kepala daerah, tetapi juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta RPJMD Provinsi Jawa Timur.
“RPJMD adalah peta jalan pembangunan lima tahun. Maka, perlu ada kesinambungan dan konsistensi dengan arah pembangunan jangka panjang. Kami menilai, isu lintas daerah dan penguatan kerja sama multipihak masih belum tergambar secara jelas,” ujar Kusumo Adi Nugroho, Selasa, (1/7/2025).
Fraksi PDI Perjuangan mencermati bahwa terdapat isu strategis yang belum dijabarkan dalam bentuk program unggulan, seperti peningkatan investasi dan pengembangan wilayah berbasis keterkaitan antardaerah.
Salah satu indikator yang disoroti adalah target pendidikan pada 2029, yakni gap antara harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah yang ditetapkan sebesar 4,36 tahun. Fraksi meminta agar kebijakan pendidikan diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
“Kami berharap agar layanan pendidikan yang berkualitas dan merata menjadi prioritas nyata, bukan hanya target angka di atas kertas,” tegasnya.
14 Program Unggulan Butuh Perhitungan Anggaran yang Matang
Selain itu, fraksi juga menyoroti kesiapan pendanaan daerah dalam mengimplementasikan 14 program unggulan kepala daerah selama lima tahun ke depan. Misal, pemberian beasiswa kepada 20 ribu penerima baik kategori IPK maupun non IPK, penyediaan bus sekolah gratis, hingga bantuan Rp500 juta per desa setiap tahun menjadi perhatian khusus.
“Kami mempertanyakan, apakah nilai bantuan ke desa itu seragam? Apa pertimbangan teknis dan dasar pengalokasiannya?” tambahnya.
Tak hanya itu, Fraksi juga menyoroti program-program lain seperti: Peningkatan anggaran renovasi warung rakyat dari Rp5 juta menjadi dua kali lipat, Kepastian implementasi kemudahan perizinan, Akurasi data pemberian tunjangan kader Posyandu dan P3AKB, Kesiapan trayek dan armada untuk program bus sekolah gratis dan Pengembangan potensi wisata lokal seperti Candipari.
Disamping itu, dalam hal penyediaan air bersih, fraksi PDI Perjuangan menilai PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) perlu memiliki target yang konkret dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Mereka juga meminta penjelasan terkait jumlah anggaran APBD yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan sambungan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) serta strategi pemenuhan kebutuhan air bersih di masa depan.
“Kami ingin tahu bagaimana rencana jangka panjang penyediaan air bersih untuk masyarakat Sidoarjo, terutama di tengah ancaman krisis air,” tegasnya.
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo atas penyampaian nota penjelasan RPJMD, namun tetap menekankan perlunya perbaikan dan penajaman dalam dokumen perencanaan pembangunan tersebut. (Had)
