SIDOARJOSATU.COM — Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Sidoarjo, Tarkit Erdianto, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sidoarjo 2025–2029 tidak boleh hanya menjadi formalitas dokumen lima tahunan, apalagi ajang program populis. Ia meminta agar seluruh program yang tertuang benar-benar berpijak pada data yang valid dan berprinsip pada keadilan sosial.
Dalam forum konsultasi publik rancangan akhir RPJMD yang digelar di Kantor Bappeda Sidoarjo, Sabtu (5/7/2025), Tarkit melontarkan kritik tajam terhadap buruknya validitas data yang selama ini digunakan pemerintah daerah, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Fitnah kalau dianggap valid. Karena apa? Ketidakvalidan ini disumbang dari tingkat bawah—RT, RW. Maka saya sampaikan, validasi data jangan lagi menggunakan pola lama,” tegas Tarkit.
Menurutnya, data yang tidak akurat telah melahirkan ketimpangan dalam berbagai program bantuan, baik sosial maupun pendidikan. Ia mencontohkan program beasiswa yang mensyaratkan IPK tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi penerima.
“Kalau ngomong beasiswa kok seperti program elektoral. Yang masuk saja setelah diverifikasi IPK-nya 3,8. Itu berat. Apa kabar anak-anak kita di pelosok?” ungkapnya.
Tarkit menekankan bahwa pendekatan yang digunakan seharusnya lebih berorientasi pada keadilan, bukan sekadar prestasi akademik. Ia juga menyoroti program bantuan makanan bergizi gratis (MBG) dan pendirian Sekolah Rakyat, yang dinilainya belum menjawab akar persoalan masyarakat.
“Apa artinya anaknya dikasih MBG sementara orang tuanya kena PHK dan menganggur? Kita ini butuh lapangan kerja, bukan hanya program tempelan,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, Tarkit mendorong pembentukan sistem big data daerah yang terpadu antar-OPD agar program pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
“Kalau lulusan SMK lebih banyak, ya jangan dilatih jadi yang lain. Harus sinkron. Makanya data itu penting. Validasi dulu, baru jalan programnya,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kemiskinan di Sidoarjo tak hanya soal ekonomi, tapi juga mentalitas sebagian warga.
“Persoalan kita bukan hanya warga miskin, tapi warga yang bermental miskin. Kalau minta ke Tuhan mintanya kaya, tapi ke pemerintah semuanya ngaku miskin,” tukasnya.
Dhamroni: “Jangan Sampai Hanya Jadi Slogan”
Senada dengan Tarkit, Wakil Ketua Pansus RPJMD, Dhamroni Chudlori, turut menyoroti lemahnya komitmen pemerintah dalam merealisasikan sejumlah program prioritas yang selama ini digadang-gadang, seperti bus sekolah gratis, pengembangan desa wisata, dan revitalisasi warung rakyat.
“Bus sekolah gratis ini sudah sejak zaman sebelumnya diusulkan. Konsepnya memanfaatkan angkot, tapi sampai sekarang belum jalan juga. Jangan sampai ini hanya jadi harapan tanpa komitmen yang jelas,” kata Dhamroni.
Ia juga mengingatkan agar program tidak hanya dinikmati oleh anak-anak di perkotaan.
“Jangan hanya anak kota yang merasakan. Ini soal keselamatan pelajar juga. Banyak anak sekolah yang belum cukup umur tapi sudah naik motor. Bus sekolah bisa jadi solusi, tapi harus dirancang serius, termasuk trayeknya,” tambahnya.
Masalah ketidaksesuaian data kembali muncul dalam pembahasan, terutama dalam penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan, guru honorer, guru ngaji, dan kader posyandu.
“Program ini bagus, tapi data dasarnya lemah. Kita tidak mau kasus UHC terulang—yang punya toko besar dapat, bahkan yang sudah meninggal juga masih tercatat,” ujarnya.
Ia mendukung integrasi data antardinas, agar proses perencanaan dan pelaksanaan program bisa lebih akurat dan berkeadilan. Program “Satu Desa, Satu Duta Wisata” juga mendapat sorotan karena dinilai belum berbasis kajian potensi desa yang riil.
“Kalau tidak dikaji serius, ini hanya akan jadi tempelan program. Harus jelas desa mana yang layak jadi desa wisata, dan bagaimana strategi pembinaannya,” ujar Dhamroni.
Ia mendorong optimalisasi potensi lokal seperti Fish Storage di Lingkar Timur sebagai destinasi wisata kuliner, serta revitalisasi pabrik gula tua di Wringin dan Watu Tulis sebagai bagian dari wisata sejarah dan edukasi.
Untuk revitalisasi warung rakyat, Dhamroni juga menganggap alokasi anggaran sebesar Rp5 juta per warung tidak realistis.
“Dengan inflasi sekarang, Rp5 juta itu bisa apa? Ini perlu dikaji ulang supaya pelaku usaha kecil benar-benar merasakan dampaknya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan pemuda melalui pusat kreativitas dan pengembangan wisata religi yang lebih serius.
“Mbah Khoir dan Jejaksan sudah menunjukkan potensi wisata religi yang luar biasa. Ini harus dimaksimalkan. Bisa dikolaborasikan dengan wisata edukasi di Tulangan,” pungkasnya.
RPJMD Sidoarjo 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen arah pembangunan yang berpijak pada realitas, bukan sekadar dokumen administratif atau janji politik belaka. Pansus DPRD meminta agar data, keadilan, dan komitmen menjadi fondasi utama dalam mewujudkan program-program yang menyentuh kebutuhan rakyat. (Had).
