SIDOARJOSATU.COM — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memacu digitalisasi layanan publik dan transaksi keuangan daerah. Langkah ini ditujukan untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, Indeks Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) Sidoarjo mencatat capaian 98,3 persen pada 2023. Angka itu melonjak menjadi 99,3 persen di tahun 2024, menandakan transformasi digital yang kian matang.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa budaya transaksi non-tunai harus dibangun mulai dari level desa hingga instansi kesehatan.
Baca juga : Pemkab Sidoarjo Gandeng Raka Raki Jawa Timur Gencarkan Promosi Wisata melalui Digitalisasi
“Mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga layanan kesehatan, semua harus diarahkan ke sistem non-tunai. Dengan begitu, layanan publik lebih cepat, aman, dan risiko kebocoran anggaran bisa ditekan,” ujarnya saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) dan Sosialisasi Literasi Keuangan di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (13/8/2025).
Subandi mendorong pemanfaatan sistem pembayaran berbasis QRIS di seluruh lini pemerintahan. Menurutnya, teknologi tersebut menghilangkan keharusan warga datang ke bank untuk bertransaksi.
“Kemudahan transaksi digital harus dimanfaatkan. Kita tidak perlu lagi datang ke bank untuk pembayaran. QRIS sudah cukup untuk mempermudah dan mempercepat layanan,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi penggunaan anggaran, terutama di tingkat desa.
“Jangan sampai ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Seluruh kepala desa harus memastikan regulasi berjalan dengan benar, sehingga peningkatan PAD dapat dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga berdampak positif bagi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Advisor Kantor Perwakilan BI Jawa Timur, Ridzky Prihadi, menggarisbawahi pentingnya literasi keuangan sebagai penopang digitalisasi ekonomi.
“Digitalisasi tanpa literasi yang memadai bisa menimbulkan kesenjangan. Karena itu, BI mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha agar masyarakat memahami manfaat, keamanan, dan tata kelola keuangan digital,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap, langkah percepatan digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan publik, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing di era digital. (Had).
