SIDOARJOSATU.COM — DPRD Kabupaten Sidoarjo menekankan pentingnya pelibatan semua pihak dan penetapan program prioritas berbasis potensi daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menanggapi nota penjelasan Bupati Sidoarjo dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD dalam sidang Paripurna I DPRD Sidoarjo.
“Prinsipnya, karena ini merupakan perencanaan lima tahunan, maka semua stakeholder harus dilibatkan. Tidak hanya eksekutif dan legislatif, kami di pansus juga akan mendorong agar masukan dari akademisi, media, LSM, hingga pegiat pembangunan lainnya juga didengar,” ujar Abdillah Nasih saat ditemui di Gedung DPRD Sidoarjo, Senin (27/5/2025).
Menurut Nasih, RPJMD harus mampu menjawab sejumlah pekerjaan rumah yang belum tuntas di periode sebelumnya. Ia menyoroti isu penanganan banjir, pengelolaan sampah, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan sektor UMKM sebagai program prioritas yang perlu dituliskan secara tegas dalam dokumen RPJMD.
“Misalnya penanganan banjir, harus dijelaskan secara konkret agar lima tahun ke depan Sidoarjo bisa bebas dari banjir. Masalah sampah juga harus ditargetkan dengan konsep zero waste yang jelas. Sampai hari ini konsepnya masih tumpang tindih,” tegasnya.
Ia juga menyebut perlunya indikator tahunan dalam RPJMD yang bisa digunakan untuk mengukur pencapaian secara berkala.
“Target harus berbasis capaian hari ini dan potensi yang dimiliki. Tidak bisa asal pasang target tanpa fakta,” katanya.
Terkait target yang disampaikan oleh Bupati Subandi dalam nota penjelasan, Nasih menilai masih perlu pendalaman lebih lanjut dalam pembahasan di Pansus.
“Kalau ternyata target-target itu masih terlalu rendah dan tidak sesuai dengan potensi daerah, maka kenapa tidak dinaikkan? Nanti di Pansus pasti akan berkembang,” ucap politisi PKB tersebut.
Khusus isu banjir, Abdillah menilai bahwa RPJMD periode sebelumnya (2019–2024) belum memuat rencana yang komprehensif. Untuk itu, pihaknya mendorong agar RPJMD kali ini menyertakan master plan penanganan banjir dari hulu ke hilir secara permanen dan insidental.
“Contoh kecilnya, harus ada master plan banjir. Dari mulai hulu sampai hilir, baik penanganan permanen maupun insidental. Apakah lewat pompa, embung, atau relokasi. Ini harus jelas, karena Sidoarjo dilalui tiga sungai besar: Sungai Buntung, Sungai Sidokare, dan Sungai Porong,” ujarnya.
Ia berharap melalui RPJMD yang komprehensif dan berbasis data serta partisipatif, Sidoarjo bisa lebih siap menghadapi tantangan pembangunan dalam lima tahun mendatang. (Had).
