Sidoarjo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo meminta pembangunan Infrastruktur yang gencar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus membawa dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. Berbagai infrastruktur dari jalan, jembatan, pasar dan sebagainya harus membawa manfaat bagi masyarakat luas.
Hal tersebut disampaikan Ketua komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto, berbagai infrastruktur yang dibangun pemerintah harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk menunjang peningkatan perekonomiannya. Terlebih bagi para pelaku UMKM dan wirausaha.
“Masyarakat harus bisa memanfaatkan pembangunan infrastruktur tersebut untuk mengembangkan usahanya,”ujarnya.
Dikatakannya, pembangunan jalan beton yang masif dilakukan pemerintah misalnya, harus bisa digunakan oleh masyarakat Sidoarjo untuk mengembangkan usaha yang saat ini digelutinya.
“Wirausaha yang saat ini digeluti masyarakat harus mengalami peningkatan sebelum adanya jalan beton karena akses semakin terbuka lebar untuk maju,”sampainya.
Artinya, lanjut Bambang usaha bisa lebih ditingkatkan menjadi lebih besar ketika akses jalan menuju pasar sudah terlihat bagus dan juga menghubungkan antar desa dan kecamatan.
“Masyarakat harus mengembangkan sayap usahanya dengan ditunjang sarana jalan yang memadai,”ucap Bambang.
Anggota Komisi B Deny Haryanto juga mengatakan, dalam melakukan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga telah menghitung dampak perubahan yang akan dicapai oleh masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur yang dilakukan harus selalu membawa dampak peningkatan bagi perbaikan kehidupan masyarakat,”ungkapnya.
Hal tersebut lanjut Deni, bisa dicapai kalau masyarakat juga pandai dalam memanfaatkan berbagai sarana yang sudah diperbaiki dan dibangun oleh pemerintah.
“Semua peluang akan terbuka lebar bagi masyarakat yang pandai memanfaatkan perbaikan sarana penunjang usahanya,”ucapnya.
Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur menargetkan ada sebanyak 12 ruas jalan yang dilakukan betonisasi serta bebagai infrastruktur lainnya yang dibangun.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Sidoarjo totalnya 1.021, 3 kilometer. Dari panjang tersebut kategori jalan yang kondisi baik panjangnya 970,79 kilometer.
“Sedangkan jalan yang dalam kondisi rusak berat dan ringan menyisakan panjang 50,58 kilometer,” katanya.
Ia menargetkan tahun ini jumlah ruas jalan yang bakal dibeton ada 12 ruas yang pengerjaannya sudah dimulai dan sebagian sudah bisa dilalui.
“Ruas jalan rusak berat dan ringan titiknya tersebar di beberapa kecamatan. Kerusakan jalan selain disebabkan karena musim hujan juga kendaraan yang lewat melebihi tonase,” ucapnya.
Dikatakan Bupati, jalan ruas Tarik-Mlirip juga sudah dilakukan peningkatan dengan betonisasi karena kalau hanya diaspal sangat rentan cepat rusak, sebab jalan ini merupakan jalan alternatif ke Kabupaten Mojokerto yang sering dilalui kendaraan truk.
Ia menyampaikan 12 ruas jalan yang masuk dalam rencana betonisasi tahun ini di antaranya jalan Raya Desa Banjarsari – Desa Damarsari, Jalan Raya Desa Sukolegok-Desa Geluran, Desa Ngingas -Desa Tropodo, Desa Betro – Desa Damarsi.
Selanjutnya, Jalan Raya Desa Kedondong – Tulangan, Jalan Raya Desa Durungbedug- Desa Sudimoro, Desa Durungbedug- Desa Medalem serta Desa Kedungbanteng – Desa Banjarpanji.
“Jalan rusak ringan dan berat dengan panjang 50,58 kilometer itu akan berkurang karena sudah ada yang masuk dalam rencana betonisasi tahun ini.
Ia menjelaskan proyek jalan beton merupakan program prioritas yang akan terus dilanjutkan sampai jalan kabupaten sepanjang 1.021 kilometer tersebut kondisi jalannya bagus dan bisa digunakan sebagai akses untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
“Dalam dua tahun ini kita kebut proyek jalan beton. Karena ini memang program prioritas kami untuk memperlancar akses ekonomi antar desa dan kecamatan,” katanya
Selain itu, pemerintah juga telah melakukan revitalisasi sejumlah pasar di Kabupaten Sidoarjo. Pasar Wonoayu, Larangan, Suko, Wadungasri, Krian, Porong sudah terlihat sangat representatif untuk mengembangkan perdagangan.
Kepala Bidang Pasar Sidoarjo, Hoedi Prastyo mengatakan bahwa Disperindag Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penataan-penataan pasar tradisional di Sidoarjo. Antara lain melakukan perbaikan sarana dan prasarana, pembangunan, dan rehab. Berbagai upaya tersebut dilakukan di sejumlah pasar tradisional di Kota Sidoarjo.
Hal tersebut bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan perekonomian pasar itu sendiri dan masyarakat. Contohnya yang ada di Pasar Larangan dan Krian.
“Kita sudah mengakomodir PKL yang dulunya berada di sekitar Jalan Pasar Krian. Kita adakan penataan atau relokasi ke Pasar Baru Krian. Alhamdulillah dengan penataan ini, kegiatan PKL semakin ramai dan perekonomian meningkat,” kata Hoedi.
Hoedi menuturkan bahwa pihaknya bertujuan untuk menjadikan pasar tradisional yang bersih, nyaman, sehat, ramah anak dan masyarakat.
“Dengan maksud untuk memberi kenyamanan bagi pedagang pasar dan pengunjung. Kesan pasar tradisional harus bersih dan nyaman untuk berbelanja. Lingkungannya sehat dan juga ramah untuk berbelanja,” ujarnya.
Selain itu, ia berharap, sejumlah langkah yang dilakukannya dapat meningkatkan kegemaran masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional dan terjadi keanekaragaman budaya.
“Pada hari-hari tertentu kita coba untuk pedagang Jawa kita suruh pakaian adat Jawa. Begitu pula yang Madura dan dari manapun sukunya sehingga terjadi keanekaragaman budaya kita terlihat rapi nyaman dan harmonis antar pedagang dan Disperindag,” ujarnya.
Dijelaskannya, di pasar Porong baru sudah dibangun tiga hanggar, kurang lima hanggar lagi yang dibangun dari total delapan hanggar yang direncanakan.
“Hanggar dilengkapi dengan kipas blower untuk sirkulasi udara agar pengunjung dan pedagang tidak kepanasan,” kata Hoedy Prasetyo.
Menurutnya, lokasi itu akan menampung sekitar 300 pedagang buah dan sayuran.
Pemkab akan membangun sekitar 315 stan sekaligus tambahan untuk pedagang asli Sidoarjo di sana.
Pasca pandemi COVID-19, para pelaku UMKM membutuhkan dukungan semua pihak untuk bangkit kembali. Untuk itulah pemerintah melakukan pembangunan sarana dan prasarana agar kehidupan ekonomi kembali bergairah.
Anggota Komisi B Saifuddin Affandi mengatakan, berbagai sarana penunjang untuk peningkatkan ekonomi masyarakat sudah dibangun oleh pemerintah, masyarakat harus jeli dalam memanfaatkan hasil pembangunan tersebut sebagai sarana untuk mengembangkan usahanya.
“Hampir semua akses jalan antar desa dan kecamatan sudah dilakukan peningkatan dan pembangunan, sejumlah pasar juga sudah dilakukan revitalisasi dan pembangunan, tentunya hal ini akan bisa memperbesar peluang usaha dan meningkatkan ekonomi masyarakat,”ucapnya.
Ditambah lagi prasarana berupa modal usaha yang digelontorkan pemerintah kepada para pelaku usaha, tentunya akan menjadi penunjang dalam mengembangkan usaha.
“Para pelaku usaha utamanya UMKM harus pandai-pandai memanfaatkan hal tersebut,”ucapnya.
Selain itu, tambahnya, pemerintah juga telah memfasilitasi para pelaku usaha dengan berbagai pelatihan dan kemudahan dalam hal perijinan usaha.
“Kami meminta kepada pelaku usaha untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah untuk pengembangan usaha baik sarana dan prasarana,”tandasnya.
Anggota Komisi B Sudjalil mengatakan, pembangunan berbagai infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah harus dimanfaatkan oleh warga Sidoarjo untuk meningkatkan kesejahteraan. Sarana dan prasarana yang dibangun tersebut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Artinya dengan dibangunnya berbagai infrastruktur akan menjadi penunjang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga,”ucapnya.
Dijelaskannya, masyarakat Sidoarjo harus bisa dan pandai dalam menciptakan peluang usaha setelah semua sarana dan prasarana telah disiapkan oleh pemerintah.
“Keberadaan pasar untuk menawarkan produk sudah bagus, akses jalan sudah sangat memadai, jadi sudah tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbaikan ekonominya,”ucap anggota dewan asal Krian ini. (*/ADV)
