SIDOARJOSATU.COM – Operasi besar-besaran penyakit masyarakat (pekat) yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama Forkopimda pada Sabtu (11/7/2026) lalu menyisakan catatan evaluasi.
Razia yang menyasar tiga lokasi yang diduga menjadi titik aktivitas prostitusi dan berisiko terhadap penyebaran HIV/AIDS itu diduga telah bocor sebelum petugas tiba di lokasi.
Merespons kondisi tersebut, Komisi C DPRD Sidoarjo meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan operasi.
Meski mengapresiasi langkah tegas aparat, DPRD menilai kebocoran informasi berpotensi membuat upaya penertiban menjadi tidak efektif.
BACA JUGA: Bupati Sidoarjo Titipkan Pesan kepada Guru dan Orang Tua Sambut Peserta Didik Baru
Tim gabungan bergerak menyisir tiga lokasi yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat, yakni kawasan warung remang-remang di Desa Tanjek Wagir, Kecamatan Krembung, dekat PG Krembung, eks lokalisasi Krengseng di Desa Jerukgamping, Kecamatan Krian, serta warung karaoke di Desa Lebo, Kecamatan Sidoarjo.
Namun, saat petugas tiba di kawasan Tanjek Wagir dan Krengseng, suasana terlihat lengang. Petugas tidak menemukan seorang pun pekerja seks komersial (PSK).
Di lokasi, tim hanya mendapati bilik-bilik kamar kosong, sejumlah alat kontrasepsi yang berserakan, serta beberapa orang yang diduga dalam kondisi mabuk.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan kuat bahwa rencana razia telah lebih dulu diketahui oleh para pelaku, sehingga mereka meninggalkan lokasi sebelum petugas datang.
Menanggapi dugaan kebocoran informasi itu, Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, M. Abud Asyrofi, menilai langkah Forkopimda merespons keluhan masyarakat sudah tepat, terutama sebagai bagian dari upaya menekan angka kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang masih tergolong tinggi.
Namun, ia menegaskan kebocoran informasi harus menjadi bahan evaluasi serius.
“Yang pertama tetap kami sampaikan apresiasi kepada Forkopimda. Langkah ini sangat positif. Artinya, negara hadir di tengah keluhan masyarakat. Terlebih data kasus HIV di Sidoarjo masih tinggi,” ujar Abud. Senin (13/7/2026).
Politisi Fraksi PKB itu juga menyayangkan dugaan bocornya informasi operasi. Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur terkait harus memperkuat koordinasi agar pelaksanaan operasi berikutnya berjalan lebih efektif.
“Ini menjadi atensi bersama. Kita tidak pernah bisa membangun hanya dengan satu OPD saja. Semua lini harus bekerja sama secara solid. Karena itu memang perlu ada evaluasi secara menyeluruh,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abud berharap operasi penertiban tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat atau bersifat seremonial.
Menurutnya, kawasan yang selama ini diduga menjadi lokasi prostitusi terselubung harus mendapat pengawasan secara berkelanjutan, disertai upaya pembinaan bagi para pelaku yang terjaring.
“Langkah kecil apa pun harus kita apresiasi. Tetapi harapan kami, ini tidak berhenti sampai di sini. Harus dilakukan secara berkesinambungan dengan perbaikan di setiap pelaksanaannya. Bukan hanya melakukan razia, tetapi juga memberikan bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan kepada mereka yang terjaring,” pungkasnya. (zal)
