Menjangkau Negeri hingga Pelosok, BPJS Kesehatan Wujudkan Pemerataan Layanan JKN

oleh -424 Dilihat
oleh
Foto : Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Senin (14/7/2025).

SIDOARJOSATU.COM — BPJS Kesehatan terus menunjukkan bukti nyata dalam mewujudkan pemerataan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di seluruh penjuru Tanah Air. Sepanjang tahun 2024, berbagai capaian signifikan diraih, mulai dari peningkatan jumlah peserta hingga perluasan akses layanan ke wilayah pedalaman, perbatasan, dan kepulauan terpencil.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa hingga akhir 2024, kepesertaan Program JKN telah mencapai 278,1 juta jiwa, setara 98,45 persen dari total populasi. Angka ini menandai tonggak penting dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota.

Baca juga : Pemkab Sidoarjo Genjot Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Baru Capai 8 Persen dari Target

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh peserta, termasuk yang tinggal di wilayah 3T, dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai,” ujar Ghufron saat kegiatan Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Senin (14/7/2025).

Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses, BPJS Kesehatan menghadirkan berbagai terobosan layanan, termasuk BPJS Keliling di 37.858 titik yang telah melayani hampir satu juta transaksi. Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah diwujudkan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) di 227 lokasi yang telah memfasilitasi hampir 380 ribu transaksi.

Transformasi digital turut menjadi motor penggerak peningkatan layanan. Inovasi seperti Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp), Voice Interactive JKN (VIKA), dan BPJS Kesehatan Online via Zoom memberikan kemudahan akses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang.

“Kami mempermudah peserta untuk mengakses informasi, mengurus administrasi, atau menyampaikan pengaduan dari mana saja. Ini bentuk komitmen kami dalam digitalisasi layanan kesehatan,” tambah Ghufron.

Penggunaan layanan telekonsultasi pun melonjak, dengan lebih dari 17,2 juta peserta memanfaatkannya melalui 21.929 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Tak hanya itu, i-Care JKN, fitur pelacak riwayat medis dalam aplikasi, kini menjadi andalan tenaga medis untuk memberikan pelayanan yang tepat dan cepat.

Seiring waktu, kemitraan BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan terus bertumbuh. Sepanjang 2014–2024, jumlah FKTP meningkat 28% menjadi 23.682, dan rumah sakit mitra melonjak 88% menjadi 3.162. Bahkan, untuk menjangkau Daerah yang Belum Tersedia Fasilitas Memadai (DBTFMS), BPJS Kesehatan bermitra dengan rumah sakit apung, mengirim tenaga medis, serta menggandeng faskes khusus di wilayah seperti Papua, Maluku, NTT, dan Kalimantan Utara.

Tak kalah penting, enam Janji Layanan JKN yang diluncurkan—cukup dengan KTP, tanpa fotokopi, tanpa biaya tambahan, tidak ada batasan hari rawat, ketersediaan obat, serta pelayanan yang ramah—diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

“Kami ingin memastikan pelayanan JKN benar-benar ramah, mudah, dan manusiawi. Tidak ada diskriminasi, dan peserta hanya perlu membawa NIK untuk berobat,” tegas Ghufron.

Kinerja Keuangan Kuat, Kepercayaan Publik Meningkat

Dari sisi tata kelola, BPJS Kesehatan mencatatkan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) atas laporan keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) selama 11 tahun berturut-turut. Pada 2024, DJS mencatat aset bersih Rp49,52 triliun, cukup untuk membiayai klaim selama 3,4 bulan ke depan, serta hasil investasi mencapai Rp5,39 triliun—melampaui target.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyebut capaian tahun 2024 sebagai tonggak penting menuju fase maturitas Program JKN.

“Capaian ini bukan hanya angka, tetapi mencerminkan kualitas layanan dan kepercayaan publik yang meningkat. Kami mengapresiasi kinerja seluruh jajaran BPJS Kesehatan yang tetap menjunjung tinggi prinsip good governance,” ujar Kadir.

Ia juga menegaskan bahwa JKN adalah program strategis nasional yang menghadirkan kesetaraan hak layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa melihat latar belakang sosial, geografis, atau ekonomi.

“Inilah wajah kehadiran negara di tengah rakyatnya—di kota maupun di pedalaman, semua berhak sehat,” tutup Kadir. (Had).

No More Posts Available.

No more pages to load.